Sebagai perusahaan yang profesional, independen, berintegritas dan berkelanjutan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) senantiasa melandaskan setiap kegiatannya pada prinsip pengelolaan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).  Ketaatan pada prinsip-prinsip GCG ini diaplikasikan pada seluruh aktivitas perusahaan salah satunya dengan disusunnya sebuah Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagai bukti upaya transparansi perusahaan.

Sebagai dasar hukum yang mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara lugas, integritas dan berkualitas.

Untuk melaksanakan pelayanan informasi maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik. Pelayanan informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) juga dilakukan di 12 (dua belas) cabang pelabuhan yang tersebar diseluruh Indonesia.

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di harapkan dapat menjadi panduan yang akan membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan seluruh insan IPC dalam menjalankan amanat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pedoman ini berisi klasifikasi informasi, prosedur permohonan, tata cara memperoleh informasi, hak dan kewajiban pengelola keterbukaan informasi serta hak dan kewajiban pemohon.